Untunglah, Fitri (Hanafi Rais dan Tri Harjun Ismaji) kalah dalam pilwali (pemilihan walikota) di kotamadya Yogyakarta, Minggu 25 September 2011 lalu. Untung, karena kekalahan itu penting bagi umumnya masyarakat Yogyakarta yang peduli dan sekaligus khawatir pada nasib RUUK-DIY. Pemilihan Walikota Yogya, menjadi test the water bagi siapapun yang pro dan anti penetapan, dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.Itulah pula maka perlu dukung-mendukung di tingkat atas, seperti dukungan sebagian besar kerabat kraton Yogyakarta dan Pakualaman pada Hati (Haryadi Suyuti dan Imam Priyono), dan di sisi lain dukungan Herry Zudianto (Walikota Yogya, 2006-2011), Muhammadiyah, PD dan tentunya PAN, pada Fitri. Hal itu menunjukkan pertarungan yang sesungguhnya, meski analisis para akademis segaris Amin Rais, akan menafikan hal ini mentah-mentah.
Angka perolehan masing-masing (Zulia sekitar 9%, Fitri 41% dan Hati 50%) menunjukkan sengitnya pertarungan antara Fitri dan Hati. Tentu, menarik memperhatikan, bagaimana Fitri, yang new-comer dan tanpa sejarah politik yang jelas ini (kecuali sebagai anak mantan Ketua MPR), bisa "sekuat" itu?
Masyarakat Yogya merasa, bagaimana mungkin Fitri bisa membiayai kampanye politiknya sedemikian rupa, bahkan dengan nilai cost yang lebih besar dibanding Hati (padahal Haryadi termasuk calon dengan nilai kekayaan pribadi lebih besar dibanding lainnya, apalagi dibanding Hanafi Rais). Dari mana sumber biaya kampanye Fitri, hingga bahkan Hanafi Rais mengatakan tidak akan mengambil gaji selama menjabat (seharusnya omongan seperti ini tidak diperkenankan, karena merupakan janji politik yang sama sekali tidak mendidik dan mendiskreditkan calon lainnya, di samping justeru rawan korupsi karena deal politik dengan para sponsor politiknya)?
Pasangan Hanafi Rais dan Tri Harjun Ismaji (mantan Sekretaris Daerah Provinsi DIY), diusung empat partai besar (Demokrat, PPP, PAN, dan Gerindra, yang terakhir ini semula mengusung pasangan Zulia), plus sembilan partai yang tergabung dalam Koalisi Mataram (Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama).
PD sebagai pemenang Pemilu di Yogya (dalam konteks SBY), tidak mencalonkan jago dari partainya, adalah indikasi ketakutan mereka sebagai common enemy masyarakat Yogya pro penetapan. Mereka, bersama hampir semua parpol, mendukung Fitri. Sementara Hanafi Rais, sebagai anak Amin Rais, tentu berkaitan dengan PAN (di mana mantan Ketua MPR itu implisit tidak menyetujui penetapan), sementara PAN dengan Hatta Radjasa sebagai faktor Jakarta, harus bermain dengan SBY dalam konteks yang sama. Di situlah mengapa PD mendukung Fitri, untuk mengecek bagaimana reaksi sesungguhnya masyarakat Yogya terhadap partai mereka.
Dengan mesin politik dan konstelasi politik semacam itu, angka 40% tentu memadai untuk kerja mesin politik, meski pun biaya politiknya tentu mahal secara rupiah. Walau pun kemudian terbukti, dukungan banyaknya parpol tidak paralel dengan dukungan konstituen, yang memang senyatanya tidak nyata ada.
Namun dalam konteks moralitas politik seperti itulah, Fitri kalah. Dan sebagian besar rakyat tidak bisa dibeli, meski ada juga yang menerima uang sogokannya. Pemilihan yang tak banyak diikuti pemilik hak suara ini (golput dengan berbagai sebab mencapai hampir 40%), menunjukkan ketidakpercayaan pada proses demokrasi yang tetap saja elitis.
Dalam penilaian sejujurnya, pasangan nomor satu, Zulia (Zuhrif Hudaya dan Aulia Reza), yang diusung PKS, sesungguhnya terasa lebih konseptual dan paling jelas dengan programnya. Namun, jaringan pengaruh mereka akan lebih bagus jika setidaknya disiapkan dengan matang dalam lima tahun sebelum pertarungan (apalagi jika disertai dengan litbang yang memadai). Belum lagi soal PKS di belakangnya, yang tetap saja belum bisa diterima dengan konsep ke-"Arab"-annya. Tapi, ini juga test konsolidasi bagi partai itu secara khusus.
Hati, didukung oleh Golkar dan PDI Perjuangan, sekali pun bukan pilihan yang cukup bagus (artinya hanya mediocre, dan bahkan ada yang mengindikasikan ke-"premanisme"-annya), agaknya merupakan pilihan paling menyelamatkan, dan menunjukkan kemenangan masyarakat Yogyakarta (siapapun yang dipilihnya), yang sebagian besar lebih menyetujui penetapan dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.
Sri Sultan Hamengku Buwana X, tentu saja menolak pendapat bahwa pilwali ini menunjuk antara "kelompok Muhammadiyah" versus "kraton" di sisi lain, karena memang beliau harus mengatakan seperti itu. Namun, sentimen yang faktual di lapangan, tak terhindarkan. Karena tentu juga aneh jika tak ada faksionalisasi dan sentimen itu. Justeru disitulah modal kampanye masing-masing, untuk menunjukkan kapasitas mereka sebagai "jagoan" yang mesti dipilih, bukan karena sebagai seseorang yang ingin dipercaya rakyat, karena kesepakatan atas penawaran logika gagasan program. Money politics, pada akhirnya, adalah bukti bahwa wacana politik mereka tidak "bunyi" atau bahkan tidak ada. Lihat saja jualannya hampir sama,semua pro-penetapan dan akan menjaga keistimewaan Yogyakarta.
Kita tinggal menunggu, bagaimana pembacaan Jakarta (SBY) dalam hal ini, berkait dengan massa jabatan gubernur DIY yang akan berakhir Oktober 2011. Konon SBY akan memperpanjang lagi selama dua-tiga tahun, dan kemudian sesudahnya akan ditetapkan untuk lima tahun ke depan (hingga 2018), untuk kemudian proses pemilihan gubernur dilakukan secara demokratis (beredar kabar Sultan HB X meminta perpanjangan setahun saja, dengan logika untuk mendesak percepatan pembahasan RUUK-DIY).
Kita akan melihat, bagaimana SBY kemudian memutuskan. Bisa jadi, keputusannya akan khas SBY, yakni lebih suka menanam bom waktu, dengan menunda penuntasan masalah, untuk kepentingan eksistensi partainya ke depan.
Angka perolehan masing-masing (Zulia sekitar 9%, Fitri 41% dan Hati 50%) menunjukkan sengitnya pertarungan antara Fitri dan Hati. Tentu, menarik memperhatikan, bagaimana Fitri, yang new-comer dan tanpa sejarah politik yang jelas ini (kecuali sebagai anak mantan Ketua MPR), bisa "sekuat" itu?
Masyarakat Yogya merasa, bagaimana mungkin Fitri bisa membiayai kampanye politiknya sedemikian rupa, bahkan dengan nilai cost yang lebih besar dibanding Hati (padahal Haryadi termasuk calon dengan nilai kekayaan pribadi lebih besar dibanding lainnya, apalagi dibanding Hanafi Rais). Dari mana sumber biaya kampanye Fitri, hingga bahkan Hanafi Rais mengatakan tidak akan mengambil gaji selama menjabat (seharusnya omongan seperti ini tidak diperkenankan, karena merupakan janji politik yang sama sekali tidak mendidik dan mendiskreditkan calon lainnya, di samping justeru rawan korupsi karena deal politik dengan para sponsor politiknya)?
Pasangan Hanafi Rais dan Tri Harjun Ismaji (mantan Sekretaris Daerah Provinsi DIY), diusung empat partai besar (Demokrat, PPP, PAN, dan Gerindra, yang terakhir ini semula mengusung pasangan Zulia), plus sembilan partai yang tergabung dalam Koalisi Mataram (Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama).
PD sebagai pemenang Pemilu di Yogya (dalam konteks SBY), tidak mencalonkan jago dari partainya, adalah indikasi ketakutan mereka sebagai common enemy masyarakat Yogya pro penetapan. Mereka, bersama hampir semua parpol, mendukung Fitri. Sementara Hanafi Rais, sebagai anak Amin Rais, tentu berkaitan dengan PAN (di mana mantan Ketua MPR itu implisit tidak menyetujui penetapan), sementara PAN dengan Hatta Radjasa sebagai faktor Jakarta, harus bermain dengan SBY dalam konteks yang sama. Di situlah mengapa PD mendukung Fitri, untuk mengecek bagaimana reaksi sesungguhnya masyarakat Yogya terhadap partai mereka.
Dengan mesin politik dan konstelasi politik semacam itu, angka 40% tentu memadai untuk kerja mesin politik, meski pun biaya politiknya tentu mahal secara rupiah. Walau pun kemudian terbukti, dukungan banyaknya parpol tidak paralel dengan dukungan konstituen, yang memang senyatanya tidak nyata ada.
Namun dalam konteks moralitas politik seperti itulah, Fitri kalah. Dan sebagian besar rakyat tidak bisa dibeli, meski ada juga yang menerima uang sogokannya. Pemilihan yang tak banyak diikuti pemilik hak suara ini (golput dengan berbagai sebab mencapai hampir 40%), menunjukkan ketidakpercayaan pada proses demokrasi yang tetap saja elitis.
Dalam penilaian sejujurnya, pasangan nomor satu, Zulia (Zuhrif Hudaya dan Aulia Reza), yang diusung PKS, sesungguhnya terasa lebih konseptual dan paling jelas dengan programnya. Namun, jaringan pengaruh mereka akan lebih bagus jika setidaknya disiapkan dengan matang dalam lima tahun sebelum pertarungan (apalagi jika disertai dengan litbang yang memadai). Belum lagi soal PKS di belakangnya, yang tetap saja belum bisa diterima dengan konsep ke-"Arab"-annya. Tapi, ini juga test konsolidasi bagi partai itu secara khusus.
Hati, didukung oleh Golkar dan PDI Perjuangan, sekali pun bukan pilihan yang cukup bagus (artinya hanya mediocre, dan bahkan ada yang mengindikasikan ke-"premanisme"-annya), agaknya merupakan pilihan paling menyelamatkan, dan menunjukkan kemenangan masyarakat Yogyakarta (siapapun yang dipilihnya), yang sebagian besar lebih menyetujui penetapan dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.
Sri Sultan Hamengku Buwana X, tentu saja menolak pendapat bahwa pilwali ini menunjuk antara "kelompok Muhammadiyah" versus "kraton" di sisi lain, karena memang beliau harus mengatakan seperti itu. Namun, sentimen yang faktual di lapangan, tak terhindarkan. Karena tentu juga aneh jika tak ada faksionalisasi dan sentimen itu. Justeru disitulah modal kampanye masing-masing, untuk menunjukkan kapasitas mereka sebagai "jagoan" yang mesti dipilih, bukan karena sebagai seseorang yang ingin dipercaya rakyat, karena kesepakatan atas penawaran logika gagasan program. Money politics, pada akhirnya, adalah bukti bahwa wacana politik mereka tidak "bunyi" atau bahkan tidak ada. Lihat saja jualannya hampir sama,semua pro-penetapan dan akan menjaga keistimewaan Yogyakarta.
Kita tinggal menunggu, bagaimana pembacaan Jakarta (SBY) dalam hal ini, berkait dengan massa jabatan gubernur DIY yang akan berakhir Oktober 2011. Konon SBY akan memperpanjang lagi selama dua-tiga tahun, dan kemudian sesudahnya akan ditetapkan untuk lima tahun ke depan (hingga 2018), untuk kemudian proses pemilihan gubernur dilakukan secara demokratis (beredar kabar Sultan HB X meminta perpanjangan setahun saja, dengan logika untuk mendesak percepatan pembahasan RUUK-DIY).
Kita akan melihat, bagaimana SBY kemudian memutuskan. Bisa jadi, keputusannya akan khas SBY, yakni lebih suka menanam bom waktu, dengan menunda penuntasan masalah, untuk kepentingan eksistensi partainya ke depan.
Partai Demokrat, paska berakhir era SBY pada 2014, tetap akan menjadi kendaraan politik penting SBY, karena ada pertaruhan dan agenda yang tak bisa dilepaskannya. Bukan berkait dengan masa depan dua anaknya saja, melainkan karena berbagai deal politik dan pertaruhan politik yang harus dibayarnya, meski konstelasi politiknya bisa berubah sama sekali. | Sunardian Wirodono, Lereng Merapi, 2011.
